26 January 2010

Perkawinan WNI dan WNA di luar Negeri beserta permasalahannya.

ada contoh kasus perkawinan WNI dan WNA di luar negeri sebagai berikut:
A ( WNI) menikah dengan B (WNA asal Amerika) di Australia. pernikahan mereka sudah didaftarkan ke kedutaan besar masing- masing di Australia. mereka berdomisili disana selama 3 tahun. Atas kesepakatan bersama, anak mereka akan lahir dan dibesarkan di Amerika nantinya. Pertanyaannya:
1. Apakah pernikahan itu sah menurut hukum di Indonesia ( UU perkawinan no.1 tahun 1974) karena belum mendaftarkannya ke catatan sipil di Indonesia?
2. Jika harus melalui catatan sipil, apakah harus di Indonesia dan dihadiri langsung dua belah pihak yang bersangkutan?
3. Apa akibatnya jika pernikahannya tidak di catatkan?Jika ingin membuat pejanjian perkawinan, hukum negara manakah yang dipakai?perjanjian itu dibuat sebelum atau bersamaan ketika pendaftaran ke catatan sipil? apakah perjanjian itu hanya dapat dilakukan di Indonesia?Jika perjanjian itu dibuat berdasarkan hukum suatu negara, apakah perjanjian itu hanya berlaku di negara itu saja?
8. apakah ada hukum internasional yang mengatur tentang pernikahan atau perjanjian pernikahan?


Memang agak ribet ya..berikut jawabannya, semoga dapat membantu:
1. perkawinan yang sah menurut hukum di Indonesia apabila telah memenuhi syarat materil, formil perkawinan, dan konsepsi perkawinan.
Syarat materiil perkawinan yaitu: adanya kata sepakat antara calon suami/istri, batas usia ( laki- laki:19 tahun, perempuan:16 tahun),tidak sedang terikat perkawinan, calon istri sudah melewati waktu tunggu selama 300 hari sejak perceraian perkawinannya terdahulu.
Syarat formil perkawinan yaitu: pendaftaran ke kantor catatan sipil.

Konsepsi perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. ( Pasal 1 UU Perkawinan No.1 tahun 1974). Sehingga, perkawinan sah apabila secara agama juga dinyatakan sah.

Untuk WNI yang melakuka perkawinan di luar negeri, berlaku pasal 56 UU perkawinan No.1 tahun 1974 yang mengatur setiap perkawinan WNI di luar negeri, syarat formil yang berlaku adalah berdasarkan hukum di negara mana perkawinan itu dilangsungkan, dalam kasus diatas adalah Australia ( asas lex loci celebratonis). Setelah sah menurut hukum agama, barulah muncul keharusann untuk mencatatkan perkawinan ke kantor catatan sipil. Kedutaan besar bukanlah catatan sipil. Catatan sipil yang harus didatangi adalah kantor catatan sipil di Australia, bukan catatan sipil di Indonesia. Lalu didaftarkan ke buku pendaftaran di Perwakilan RI di Australia dan di laporkan ke kantor catatan sipil di Indonesia berdasarkan wilayah asalnya. Laporan ini wajib dilakukan dalam waktu 1 tahun setelah kembali ke Indonesia. Untuk wilayah Jakarta, diperlukan dokumen2 sbb:
- Bukti pengesahan perkawinan di luar indonesia.
- Kutipan akta kelahiran
- KK dan KTP
- kutipan akta perceraian atau akta kematian suami/isteri perkawinan yang lama.
- Paspor kedua pihak
- Pas foto berdampingan 4 lembar

2. Sebaiknya laporan diberikan langsung oleh para pihak, tetapi jika tidak memungkinkan dapat dilakukan melalui kuasa hukum dengan kuasa khusus.

3. Pernikahan yang tidak dicatatkan akan berakibat pada status hukum si anak yang dilahirkan dan ketika akan mengajukan gugatan perceraian. pencatatan diperlukan agar si anak mendapatkan status dwikewarganegaraan sehingga nantinya si anak tetap mempunyai hak yang sama dengan WNI lainnya khususnya dalam kepemilikan tanah. Jika status WNInya tidak di ketahui akan kesulitan nantinya menerima kewarisan dan memiliki tanah dan apapun yang dibatasi untuk orang asing. Jika perkawinan sah dan telah dilaporkan, maka pengadilan akan tanpa ragu menerima gugatan cerai. namun, jikatidak dicatatkan, pengadilan dapat menolak dengan alasan tidak berwenang menangani kasus cerai tersebut sehingga harus terpaksa kembali ke Australia hanya untuk bercerai.

4. Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dilakukan suami- istri untuk mengatur akibat perkawinan mengenai harta kekayaan. perjanjian perkawinan diadakan sebagai penyimpangan KUHPerdata yang menganut percampuran harta kekayaan setelah perkawinan. Perjanjian perkawinan dilangsungkan sebelum perkawinan dilangsungkan ( Ps. 1395 Code Civil Perancis). ketentuan hukum yang berlaku diserahkan kepada para pihak ingin memakai hukum negara yang mana dengan pilihan terbatas : berdasarkan hukum tempat tinggal tetap, hukum asal kewarganegaraan, ata upun hukum kedudukan tanah berada.
Perjanjian perkawinan tetap berlaku walaupun suami-isteri pindah ke negara lain jika telah didaftarkan di Australia ( tempat perkawinan dilangsungkan).

Sebenarnya, hukum perjanjian sudah tidak diperlukan lagi karena UU perkawinan no.1 tahun 1974 menganut pemisahan harta kekayaan yang terdiri dari harta bersama dan harta bawaan. harta bersama adalah harta yang diperoleh di dalam perkawinan, sedangkan harta bawaan adalah harta yang diperoleh sebelum perkawinan. Jika terjadi perceraian, harta bersama dibagi 2, sedangkan harta bawaan tetap dikuasai oleh si empunya sebelum perkawinan terjadi.

6 comments:

Dunia Bego Gue said...

argh... argh... blog lo berat... tolong... kebegoan gw ga mampu mencernanya... hehe...

iri dah, blog lo bagus, dibagusin, diperhatiin. Lah, gue? Selaen cuma nulis, edit2an kayaknya belom memenuhi hasrat gw. emang sih, performa itu penting. tapi blog gw kan tempat sampah, makanya ga perlu bagus2..

tapi..., kalo tempat sampah gw bagus, gw pasti akan sering membuang sesuatu ke dalamnya. Pasti penuh kaya celengan babi2an. Pasti okeh. Gua edit ah... (mimpi, mungkin seabad lagi baru gw tergerak, hehe...)

ayunda said...

Ni dari gaya ngomongnya kyknya gw knal..
Woi Keffi! hahahahaha!! justru mnurut gw blog lo yg bgs jeng.. bkin ktawa ngakak mulu. siapa tau lo bs jd the next Raditya Dika. :D

oya koq blog lo ga bs dibuka?

Unknown said...

Mau tanya, apakah prenuptial agreement yang dibuat di negara lain berlaku di Indonesia dalam hal kaitannya si WNI yang menikah dengan WNA ini mau membeli tanah di Indonesia?

dwi ayunda sahar said...

ya. prenuptial agreement asalkan didaftarkan dinegara dimana perjanjian itu dibuat, perjanjian itu dianggap berlaku dimanapun.

dwi ayunda sahar said...

Namun, Catatan Sipil menganut hal bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat diluar negeri dan perkawinan sudah dicatatkan di Indonesia, perjanjian itu tetap dapat berlaku di Indonesia dengan meminta penetapan pengadilan terlebih dahulu.
Dengan demikian, alangkah baiknya jika perjanjian perkawinan tersebut dimintakan penetapannya. semoga bisa membantu

PECI ITU ADHI said...

mau tanya/pasal

mana yang setiap perkawinan yang dilaksanakan luar negeri yang dng hukum stenpat dan dilaporkan apa kah bisa diselaseikan di indonesia apabila timbul perceraian ..???

Post a Comment